Pemerintah menyetujui paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun guna meningkatkan konsumsi penduduk dari bulan Juni sampai Juli tahun 2025.
Hari ini, Bapak Presiden sudah menentukan untuk mengeluarkan satu paket stimulan demi menjaga laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kestabilan sistem ekonomi,” kata Menteri Keuangan saat menyampaikan pernyataannya di Istana Merdeka pada hari Senin (2/6), seperti yang dilansir dari laman tersebut.
Setkab.go.id
pada Selasa (3/6).
Kebijakan tersebut meliputi subsidi harga, bantuan uang tunai langsung (BUL), serta dukungan makanan, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Senin (2/6/2025).
Sebanyak Rp850 miliar dari dana keseluruhan itu bakal dipenuhi oleh badan usaha milik negara (BUMN), terutama buat menopang subsidi biaya jalan toll serta aturan miripnya. Bagian lainnya akan diambil dari anggaran pusat pemerintahan.
Sebelumnya, pada tanggal 24 Mei 2025, pihak berwenang sudah mempublikasikan sejumlah paket bantuan untuk merangsangkan belanja publik dalam waktu dua bulan mendatang. Spesifiksasi dari dana tersebut baru dipaparkan sepenuhnya oleh Sri Mulyani di awal bulan Juni.
“Melalui paket kebijakan ekonomi ini, kami menginginkan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dapat mendekati angka 5%, walaupun sebelumnya diprediksi akan melemah disebabkan oleh situasi global,” jelas Sri Mulyani.
Dimulai dari tanggal 5 Juni 2025, pihak berwenang bakal mengimplementasikan program pengurangan biaya jalan bebas hambatan dan subsidi layanan angkutan umum, bersamaan dengan itu juga akan diberikan bantuan uang tunai serta makanan langsung ke keluarga yang telah dipilih.
Di samping itu, menjelang liburan sekolah yang direncanakan mulai 28 Juni hingga 12 Juli, pihak berwenang pun bakal menggratiskan biaya atau menawarkan diskon khusus pada tarif kereta api serta jasa angkutan laut demi mendorong sektor wisata dalam negeri.
“Semua ini terjadi pada bulan Juni dan Juli, dengan jumlah total seluruh dana yang dialokasikan untuk tiket kereta api, tiket penerbangan kelas ekonomi, serta tiket kapal laut sebesar Rp 0,94 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah berkolaborasi pula dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam menyediakan potongan tarif jalan toll hingga 20% bagi lebih dari 110 juta pengendara selama masa tersebut.
Bukan hanya sektor transportasi, paket stimulus ini juga secara langsung mempengaruhi kalangan bawah melalui peningkatan program bantuan sosial. Pemerintah telah menganggarkan Rp 11,93 triliun tambahan untuk meningkatkan nilai bantuan Kartu Sembako.
Dari sekitar 18,3 juta orang yang berhak mendapatkan manfaat, setiap individu akan menerima penambahan uang senilai Rp 200 ribu tiap bulannya untuk periode dua bulan berturut-turut, serta tambahan bantuan beras gratis sebesar 10 kilogram per bulan dalam waktu dua bulan tersebut.
Pada saat bersamaan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 300 ribu setiap bulannya untuk periode dua bulan akan disalurkan ke 17,3 juta karyawan dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta. Inisiatif ini pun meliputi 565 ribu guru honorari di bawah naungan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama. Angka total penggelontoran dana untuk BSU mencapai Rp 10,72 triliun.
Rancangan stimulus ini turut menargetkan industri berbasis tenaga kerja yang menghadapi tekanan kompetisi internasional. Untuk membantu mereka, pihak berwenang telah menerapkan potongan 50% pada biaya asuransi kecelakaan kerja (JKK) untuk dua setengah juta buruh dalam keenam bidang usaha inti tersebut.
“Targetnya adalah untuk memastikan mereka terus menerima proteksi walaupun sektor ini sedang mengalami tekanan dari eksport dan persaingan global,” jelas Sri Mulyani.
Bukan Hanya Bantuan Sektoral, Upah Ke-13 Juga Cair di Bulan Ini
Selain program stimulan tersebut, pemerintah berencana untuk mendistribusikan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Korps Polisi Republik Indonesia (Polri), serta para pensiunan dengan total dana mencapai Rp 49,3 triliun pada bulan Juni nanti. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan konsumsi penduduk menghadapi paruh kedua tahun ini.
Berdasarkan jumlah keseluruhannya, dari dana stimulasi senilai Rp 24,44 triliun, terdapat Rp 23,59 triliun yang diambil dari anggaran APBN, dan sisanya yaitu Rp 0,85 triliun datang dari sumber selain APBN.
Presiden Prabowo menginginkan agar melalui implementasi dari serangkaian keputusan kebijakan tersebut, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih dapat mencapai angka hampir 5 persen pada kuartal kedua tahun 2025, meskipun terdapat potensi perlambatan secara global.
Berikut adalah data yang perlu diketahui: Perekonomian Indonesia mengalamai pertumbuhan sebesar 4,87% secara year-on-year di semester awal tahun 2025, mencatatkan angka terrendah selama tiga tahun belakangan ini, utamanya disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, prospek untuk perkembangan perekonomian tahun ini tetap diliputi keragu-raguan atas kondisi dagang internasional.
Namun begitu, seperti dilaporkan oleh Channel News Asia (CNA) pada hari Selasa (3/6), beberapa pakar mengatakan bahwa serangkaian keputusan tersebut kemungkinan masih tidak akan mencukupi untuk meremajakan konsumsi dalam negeri yang saat ini melemah. Lebih banyak tindakan diperlukan guna membantu kelompok berpenghasilan sedang serta menjaga pelaku bisnis terhindar dari pengaruh bea masuk AS yang tinggi.
