DPR Diminta TNI jelaskan penyebaran prajurit untuk pengamanan kejaksaan

DPR Diminta TNI jelaskan penyebaran prajurit untuk pengamanan kejaksaan



Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengharapkan agar TNI menyampaikan klarifikasi resmi tentang keputusan menugaskan anggotanya sebagai petugas pengawalan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) serta di Kejaksaan Negeri (Kejari).

Dia tidak ingin ada salah paham di kalangan masyarakat.

“Mengapa ada anggota TNI yang menjaga di sekitar kejaksaan? Nanti perlu ada klarifikasi jelas tentang hal ini; apakah itu merupakan prosedur standarnya atau bukan,” ujar Puan Maharani di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (15/5).

Puan menggarisbawahi bahwa keterangan dari TNI sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya spekulasi dan fitnah yang dapat merusak keadaan.

“Oleh karena itu, mohon untuk menjelaskannya dengan jelas agar tidak terjadi fitnah atau pemikiran lain yang dapat menimbulkan masalah semacam itu,” tegas Puan.

Sekarang ini, Kepala Pusat Pemberitaan dan Humas (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, menyatakan tegas bahwa penugasan kepolisian tambahan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak ada hubungan sedikitpun dengan kasus hukum tertentu.

“Penanganan kasus tidak berhubungan dengan kehadiran pasukan pemeliharaan perdamaian militer dalam hal ini. Kerjasama tersebut telah diupayakan sejak lama dan merupakan bagian dari tindakan operasional yang dikerjakan tim Pidmil,” terang Harli saat dimintai konfirmasi pada hari Senin (12/5).

Harli menyebutkan bahwa kolaborasi pengamanan bersama TNI bertujuan untuk memperkuat keamanan serta mengoptimalkan koordinasi di antara lembaga-lembaga terkait, terutama pada bagian pelaksanaan aturan militer.

Menurut dia, tim Jampidmil Kejaksaan Agung memang sudah memiliki keterkaitan koordinatorik bawaannya dengan TNI, serta kerja sama dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, dia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menyambungkan kedatangan anggota militer dengan tuduhan intervensi dalam proses peradilan.

“Penuntutan terus menjaga kemandirian dan keahlian mereka dalam mengurus berbagai kasus, bahkan ketika menyangkut insiden yang mencakup anggota militer. Kami meyakinkan bahwa tak ada campur tangan dari siapa pun,” demikian katanya.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *