Ketua DPR RI Puan Maharani mengawasi sidang pengesahan hasil Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Mei. Dalam sidang tertutup tersebut dibahas dua hal utama yaitu implementasi dari laporan terakhir konferensi seri ke-19 PUIC serta penetapan Deklarasi Jakarta sebagai buah hasil dari Konferensi PUIC kali ketiga belas sembilan puluh.
“Puannya berpendapat bahwa perlu mendapatkan persetujuan dari delegasi terkait dengan penetapan Jakarta Declaration. Dia bertanya apakah kita bisa menyetujui Jakarta Declaration?” dalam kesempatan penutupan PUIC.
Setelah mendengarkan pernyataan Puan, seluruh peserta sidang secara bersama-sama mengungkapkan persetujuannya. Kemudian, Puan memukul palu sidang sebagai tandanya Deklarasi Jakarta telah sah diterima.
“Berbekal rasa terima kasih kepada Allah SWT, serta mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkat kedudukan mulia kami sebagai tuan rumah dari Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), izinkanlah aku mengekspresikan penghargaanku secara penuh kepada semua delegasi negara peserta yang telah datang dan turut ambil bagian,” ungkap Puan.
Jakarta Declaration mencakup beberapa resolusi yang perlu disetujui oleh semua parlemen dari negara-negara OKI atau anggota PUIC. Satu di antaranya berkaitan dengan masalah kemerdekaan Palestina, yang sampai saat ini masih menjadi sasaran serangan Israel.
PUIC juga meminta berakhirnya serangan Israel terhadap Gaza dan wilayah sekitarnya, serta mengecam semua panggilan untuk menggeser atau mentranslokasikan warga Palestinian, hal ini sama dengan pernyataan Puan pada upacara pembukaan Konferensi PUIC ke-19.
Bukan hanya itu saja, Deklarasi Jakarta juga mengandung dukungan terhadap anjuran agar anggota PUIC beserta masyarakat dunia dan komunitas internasional memberlakukan sanksi pada Israel, termasuk dengan cara membekukkan interaksinya.
“Mendorong anggota parlemen dari PWU dan publik dunia agar mendesak pemerintahan mereka berpartisipasi dalam usaha diplomasi terintegrasi dalam sistem kebijakan global, termasuk melalui PBB dan platform antar negara lainnya,” demikian katanya.
