PR GARUT
— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, mengatakan bahwa sistem politik biaya tinggi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya peningkatan tindakan korupsi di Indonesia. Saat berpartisipasi dalam seminar web yang dipublikasikan lewat saluran YouTube KPK pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, Fitroh menganjurkan agar perbaikan pendanaan partai politik harus segera diterapkan.
Menurut dia, mahalnya biaya dalam dunia politik mendorong para kandidat pejabat pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari investor, yang pada gilirannya menghasilkan pertentangan kepentingan. “Saat proses penilaian bakal calon, saya secara jelas menyatakan bahwa struktur politik adalah penyebab utama terjadinya suap dan rasuha,” kata Fitroh.
Dia menyebutkan bahwa adanya pertukaran peran antara pejabat dengan para investor sering kali berlangsung setelah calon-calon memenangkan posisi penting. Setelah itu, para investor tersebut mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai projek di wilayah, kementerian, atau departemen, sehingga menciptakan peluang bagi praktek suap dan rasuah secara sistematik.
Proposal Anggaran Belanja Negara bagi Partai Politik
Sebagai alternatif, KPK menyarankan untuk menyediakan pembiayaan bagi partai politik secara langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Satu hal yang telah dan akan terus kita lakukan di KPK adalah memberikan usulan tentang pendanaan kepada partai-partai politik sehingga mereka bisa didukung oleh APBN,” tegas Fitroh.
Tindakan ini, sebagaimana dikatakan oleh KPK, dimaksudkan untuk memperkecil keterkaitan partai politik dengan sumber-sumber uang tidak sah atau gelap. Melalui mekanisme pengumpulan dana yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, harapannya adalah agar partai-partai tersebut akan lebih berfokus pada pembinaan anggota baru serta penyediaan layanan kepada masyarakat daripada hanya berkonsentrasi pada pencarian dukungan finansial untuk kegiatan kampanye saja.
Pemilihan Kandidat Harus Didasarkan pada Kejujuran
Di luar pembiayaan, Fitroh juga mengkritisi kurang efektivnya proses perekrutan kandidat legislator dan pejabat publik dalam tubuh partai politik. Dia mendukung ide bahwa organisasi seharusnya menerapkan tahapan penilaian yang ketat dengan fokus pada kejujuran dan kemampuan. “Pilihlah orang-orang yang utamanya punya integritas, setelah itu barulah membicarakan soal kompetensi mereka. Sebab jika seseorang cenderung pintar namun tidak jujur, maka cukup sulit untuk menciptakan rasa sadar anti-korupsi,” tandasnya.
Fitroh mengecam cara pendaftaran kandidat yang sekarang dianggap kurang memiliki pedoman yang pasti. “Sejauh ini, kami melihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif, baik di DPRD atau DPR nasional, tak ada proses penyaringan sama sekali. Hal tersebut penting supaya mereka yang terlibat dalam dunia politik benar-benar mencapai standar,” imbuhnya.
Dia menyebutkan bahwa posisi dalam pemerintahan membuka kesempatan besar bagi penyelewengan dana negara. Karena itu, bila tidak memiliki kejujuran yang kokoh, ancaman terhadap ketidakpatuhan akan senantiasa ada di sekitar.
Klarifikasi dari KPK: Reformasi Politik Tidak Dapat Diundur
Inisiatif KPK kali ini bukanlah yang pertama, tetapi kian penting mengingat peningkatan jumlah kasus suap yang menyeret para petugas daerah serta anggota legislatif. Dengan harapan kuat, lembaga antirasuah tersebut mendorong agar kedua entitas—pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat—dapat menyikapi tuntutan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sungguh-sungguh. Upaya itu dianggap sebagai bagian vital untuk memperkokoh sistem demokrasi dan membendung praktek rasuah sejak dini.
Perubahan dalam struktur politik dianggap penting bagi Indonesia guna menciptakan suatu pemerintahan yang jujur, transparan, serta bertujuan untuk melayani kebutuhan warganya. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan kesungguhannya dalam mendampingi proyek ini dengan cara memberikan pendidikan, melakukan pemantauan, sampai merumuskan saran-sarankan tentang peraturan baru. ***
