Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan mengenai program pendidikan untuk pelajar bermasalah yang menggunakan barak tentara seperti yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Khofifah dan Pramono bersama-sama menentang pemberlakukan aturan yang diajukan oleh Dedi Mulyadi di wilayah mereka sendiri.
Khofifah tidak setuju dan menyebut pemberian label anak sebagai “nakal” adalah keliru.
“Jangan terus-menerus bandingkan dia, cukup sudah (don’t keep comparing him, enough is enough).” Tuhan Yang Maha Esa, saya sungguh tidak setuju jika mereka digolongkan sebagai anak yang bandel,” ujar Khofifah ketika ditemui dalam wawancara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari Kamis, 15 Mei 2025, seperti dilaporkan oleh Tribun Jatim.
Khofifah menyatakan, tak terdapat anak yang bandel.
Dia punya metode khusus untuk mengartikan istilah anak nakal.
“Saya sering mengatakan ‘N-akal’ itu merupakan akal tanpa batas. Kamu pasti paham bahwa di Jawa Timur ada beberapa sekolah taruna yang bertujuan membentuk karakter siswanya,” jelas Khofifah.
Selanjutnya, Khofifah menyebutkan bahwa anak-anak datang ke dunia dalam keadaan murni dan sejalan dengan fitrah mereka.
“Pengucapan ini harus sangat berhati-hati. Anak-anak dilahirkan dengan fitrah, kata siapa yang mengatakan hal tersebut tentang Nabi Muhammad, sang Rasulullah,” jelas Khofifah.
Apabila perilaku sang anak mengalami perubahan, hal tersebut merupakan beban yang harus ditanggung bersama.
Sebab ciri-ciri serta perilaku sang buah hati berkembang melalui berbagai elemen, khususnya suasana sekitar mereka.
“Tapi memberikan warna A, warna B, dan warna C menjadi tanggung jawab bersama kita. Jika pendidikan memperkuat karakter,” jelasnya.
Menurut Khofifah, program sekolah taruna telah berlangsung cukup lama.
Meskipun telah ada sejak masa gubernur sebelumnya, yaitu SMA Taruna Nala berada di Malang dan SMA Taruna Angkasa terletak di Madiun.
Meskipun sudah menjadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah telah mendirikan banyak sekolah taruna dan mengembangkannya ke berbagai wilayah guna mencapai kesetaraan pendidikan.
“Setelah itu, pada masa saya, ada SMA Taruna Brawijaya di Kediri, SMA Taruna Bhayangkara di Banyuwangi, serta SMA Taruna Madani Pasuruan, dan saat ini kami sedang merencanakan SMA Taruna Pamong Praja yang berkolaborasi dengan IPDN di Bojonegoro,” jelas Khofifah.
Pada saat yang sama, Pramono Anung terlebih dahulu menyatakan ketidaksenangannya atas kebijakan Dedi Mulyadi.
Tetapi, ia ragu untuk membicarakan hal tersebut secara mendalam. Sebabnya hanyalah bahwa ia ingin bersikap unik atau memiliki pendekatan tersendiri dan tidak mau menjelaskan lebih jauh lagi.
“Pemerintah Jakarta memiliki aturan khusus sendiri, kami menghargainya,” ujar Pramono dengan cepat ketika ditemui di Balairung Pemprov DKI Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Meskipun tidak mau mencontohi program Dedi Mulyadi, Plt Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko di hari Senin (6/5/2025) menyampaikan bahwa hingga saat itu belum menerima petunjuk apa pun dari Pramono tentang langkah-langkah yang perlu diambil guna meredam perilaku buruk para pelajar.
“Bagian itu akan menjadi bagian dari penilaian kami tentang cara memilih arah kebijakan selanjutnya. Tentunya, setiap keputusan yang dibuat di masa depan akan dilaporkan kepada pemimpin terlebih dahulu,” katanya.
Sebagaimana dikenali, Dedi memiliki skema pendampingan untuk murid-murid bandel dengan menempatkannya dalam bimbingan di kampung haluan TNI.
Terdapat dua kantor besarmiliter TNI yang difungsikan sebagai tempat pelatihan bagi siswa bermasalah di Jawa Barat, yakni Markas Kodim 06/10 Sumedang serta Mabes TNI Resimen Armed di Purwakarta.
(*/)
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News
Periksa juga berita atau detail tambahan di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel
Berita viral lainnya di
Tribun Medan
